Podcast EdShareOn: Nadiem Makarim, Chromebook, dan Kurikulum Merdeka – Paket Lengkap Penurunan Kualitas Pendidikan?

Kabid Advokasi Guru P2G Jelaskan Secara Mendalam Mengapa Kebijakan Ini Dianggap Penyebab Utama Kemunduran Mutu
JAKARTA, 07 JUNI 2026 – Sorotan tajam kembali mengarah pada kualitas pendidikan nasional menyusul rilis hasil terbaru Program for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh OECD. Pada tahun 2022, skor Indonesia tercatat anjlok ke angka 359 poin, menurun cukup signifikan dibandingkan capaian tahun 2018 yang masih bertengger di 371 poin. Penurunan ini menandai kemunduran nyata dalam kemampuan dasar siswa berusia 15 tahun, khususnya dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains—tiga kompetensi utama yang diuji dalam penilaian internasional tersebut.
Momentum penurunan ini beriringan persis dengan masa jabatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2021–2024. Di bawah kepemimpinannya, dua kebijakan besar diluncurkan sekaligus dan menjadi identitas utama reformasi pendidikan saat itu: penerapan Kurikulum Merdeka dan program pengadaan jutaan unit perangkat Chromebook bernilai triliunan rupiah.
Sebagai upaya mengurai fakta di balik angka‑angka tersebut, Eddy Wijaya, pemilik sekaligus pembawa acara utama Podcast EdShareOn, menghadirkan Iman Zanatul Haeri, M.Pd.—Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)—sebagai narasumber kunci. Dalam dialog panjang yang disiarkan penuh di program tersebut, Iman membeberkan pandangan kritis, data lapangan, dan analisis mendalam mengapa kedua kebijakan tersebut dinilai menjadi faktor utama penurunan kualitas pendidikan. Berikut adalah poin‑poin krusial yang diungkapkan secara lengkap di EdShareOn:
Kurikulum Merdeka: Konsep Menggoda, Implementasi Membingungkan dan Melemahkan Dasar
Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai jawaban atas tumpukan materi dalam kurikulum sebelumnya yang dianggap terlalu padat dan kaku. Konsepnya menjanjikan fleksibilitas, penguatan karakter, serta pembelajaran yang menyesuaikan minat dan kemampuan siswa. Namun, realitas yang tergambar di sekolah‑sekolah sangat jauh dari harapan, sebagaimana diungkapkan Iman Zanatul Haeri saat menjawab serangkaian pertanyaan Eddy Wijaya.
“Kurikulum ini diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia, namun persiapannya nyaris nol. Guru‑guru tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan, panduan teknis berubah‑ubah, dan yang paling fatal: materi dasar yang seharusnya menjadi pondasi kuat pengetahuan siswa justru banyak dipangkas atau dihilangkan sama sekali. Akibatnya, siswa kehilangan pegangan pengetahuan yang kokoh. Di kelas, banyak guru akhirnya kembali mengajar dengan cara lama karena bingung menerapkan konsep baru yang sangat kabur dan tidak terukur. Alih‑alih memerdekakan, kurikulum ini justru memicu kebingungan massal dan melemahkan penguasaan materi inti seperti matematika dan sains—yang justru menjadi penilaian utama dalam tes PISA,” tegas Iman Zanatul Haeri dalam rekaman EdShareOn.
Ia menambahkan, penurunan skor tersebut adalah konsekuensi logis dari kesalahan desain yang tidak berbasis data riil.
“Kita berpikir sederhana, kurangi materi agar siswa tidak terbebani. Padahal yang terjadi justru sebaliknya; wawasan siswa menjadi dangkal dan tidak utuh. Standar yang diharapkan seragam malah melebarkan jurang ketimpangan antara sekolah di kota besar dengan daerah terpencil. Hasil PISA 2022 ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa arah kebijakan ini meleset jauh dari sasaran. Kita mengubah struktur tanpa memahami pentingnya fondasi materi dasar,” tambahnya.
Proyek Chromebook: Teknologi Mahal, Anggaran Triliunan, Tanpa Dampak Pembelajaran Nyata
Di saat sistem kurikulum sedang dalam masa transisi yang kacau dan belum matang, pemerintah juga menggulirkan program besar lain: pengadaan dan pendistribusian jutaan unit Chromebook dengan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah. Tujuannya mulia di atas kertas: mempercepat literasi digital dan pemerataan akses teknologi pendidikan. Namun, kembali lagi, pelaksanaannya dinilai gagal total sasaran, seperti diungkapkan Kabid Advokasi Guru P2G ini membeberkan laporan‑laporan yang masuk ke jaringan organisasinya.
“Banyak sekali laporan masuk ke kami dari guru‑guru di berbagai daerah. Chromebook dikirim ke sekolah, tapi akses internet di sana tidak ada atau sangat buruk. Spesifikasi alat sering kali tidak cocok dengan kebutuhan materi belajar, hingga yang paling utama: guru tidak tahu cara mengintegrasikan alat tersebut ke dalam metode mengajar agar bermakna. Akhirnya, jutaan unit alat canggih itu hanya tersimpan di gudang berdebu atau dipakai siswa sekadar untuk hiburan ringan. Ini adalah pemborosan anggaran negara yang luar biasa besar. Teknologi seharusnya alat bantu, bukan tujuan. Tapi di sini, teknologi hanya jadi simbol kemegahan proyek semu, tanpa dampak apapun pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang diuji dalam PISA,” papar Iman Zanatul Haeri menjelaskan fakta lapangan di hadapan Eddy Wijaya.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital yang dipaksakan tanpa persiapan ekosistem yang memadai hanya menjadi proyek kosmetik belaka.
“Dana triliunan habis, tapi kemampuan dasar siswa tidak naik, malah turun drastis. Ini membuktikan kita salah prioritas. Kita beli alat mahal, tapi lupa memperbaiki isi pelajaran dan kualitas cara mengajarnya. Hasilnya: nol besar. Uang rakyat terbuang percuma untuk hal yang tidak berdampak pada mutu pendidikan,” ujarnya lagi.
Gabungan Dua Kebijakan: Paket Lengkap Penyebab Kemunduran
Menghubungkan titik‑titik data penurunan skor PISA dengan dua kebijakan besar tersebut, Iman Zanatul Haeri menarik kesimpulan tegas yang menjadi inti bahasan di Podcast EdShareOn.
“Saya melihat ada korelasi yang sangat jelas dan kuat, tidak bisa ditutup‑tutupi. Saat dasar materi dikurangi secara drastis lewat Kurikulum Merdeka, sementara sumber daya negara dialihkan ke alat teknologi lewat program Chromebook yang ternyata tidak terpakai secara maksimal, maka hasilnya pasti terlihat pada mutu lulusan. Skor PISA 2022 adalah bukti nyata bahwa reformasi di masa Nadiem Makarim meleset jauh. Kita berniat mengejar ketertinggalan negara lain, tapi justru makin tertinggal karena salah strategi. Menurut pandangan kami di P2G, Kurikulum Merdeka dan program Chromebook ini, secara nyata, adalah paket lengkap penurunan kualitas pendidikan kita.”
Iman juga menyoroti kesalahan mendasar dalam cara penyusunan kebijakan saat itu yang menjadi poin pembahasan utama di acara tersebut.
“Kita mengubah sistem secara drastis dalam waktu sangat singkat, tanpa riset mendalam, tanpa uji coba terbatas, dan tanpa mendengarkan suara guru di lapangan yang paling tahu kondisi riil. Dampaknya sekarang terlihat jelas di angka PISA tersebut. Siswa kita makin tidak siap bersaing di tingkat global. Kebijakan ini telah merusak struktur pendidikan yang sebelumnya sudah mulai terbentuk perlahan namun pasti,” tegasnya.
Evaluasi Keras dan Langkah Pembenahan ke Depan
Menutup sesi diskusi yang mendalam ini di Podcast EdShareOn, Iman Zanatul Haeri selaku Kabid Advokasi Guru P2G menyampaikan evaluasi akhir dan rekomendasi yang keras namun konstruktif. Eddy Wijaya selaku pemandu acara menegaskan bahwa pandangan ini mewakili aspirasi banyak pendidik yang selama ini suaranya jarang didengar oleh pembuat kebijakan.
“Kita harus berani jujur dan mengakui kesalahan. Kurikulum yang belum matang harus disempurnakan kembali, dikembalikan pada porsi materi dasar yang kuat. Penggunaan anggaran teknologi harus diaudit ulang dan diarahkan agar benar‑benar tepat sasaran serta didukung pelatihan guru yang memadai. Pendidikan tidak bisa diperlakukan seperti bisnis yang ingin cepat untung atau instan berubah. Skor 359 ini adalah peringatan serius: kita sedang bergerak ke arah yang salah jika tidak segera dikoreksi secara menyeluruh,” pungkas Iman Zanatul Haeri.
Kini, publik dan dunia pendidikan menanti langkah konkret pembenahan, agar kualitas pendidikan Indonesia tidak terus merosot dan mampu kembali bersaing di kancah internasional.
(red)