Robert Simangunsong Tegaskan Surat Kejagung Jadi Bukti Pemkot Surabaya Wajib Eksekusi Putusan Bayar Rp104,24 Miliar kepada PT Unicomindo Perdana
Kejaksaan Agung: Legal Opinion Tidak Boleh Dijadikan Alasan Menunda atau Menghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan
SURABAYA, 9 Juni 2026 — Robert Simangunsong, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum PT Unicomindo Perdana, menegaskan bahwa surat resmi yang diterbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan bukti hukum yang memperkuat kewajiban Pemerintah Kota Surabaya untuk segera melaksanakan dan mengeksekusi seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Direktorat Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-506/G/Gp.1/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Kejaksaan Agung secara tegas menyatakan bahwa Pendapat Hukum (Legal Opinion) tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat dijadikan instrumen untuk menunda maupun menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Surat penegasan tersebut diterbitkan setelah Robert Simangunsong mengajukan permohonan penegasan hukum kepada Kejaksaan Agung melalui Surat Nomor 05/LF.JLI/IV/2026 tertanggal 7 April 2026. Dalam permohonannya, Robert meminta agar Pemerintah Kota Surabaya segera melaksanakan rangkaian putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada seluruh tingkatan peradilan, yaitu:
– Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby;
– Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/PDT/2014/PT.SBY;
– Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 320 K/Pdt/2016;
– Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763 PK/PDT/2021.
Berdasarkan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pemerintah Kota Surabaya diwajibkan memenuhi pembayaran kepada PT Unicomindo Perdana sebesar Rp104.241.354.128,00 (Seratus Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
Kejaksaan Agung Tegaskan Batasan Fungsi Legal Opinion
Dalam surat jawabannya, Direktur Perdata Kejaksaan Agung RI, Ikhwan Nul Hakim, S.H., merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dan menegaskan batasan fungsi Pendapat Hukum dalam sistem hukum nasional.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa Pendapat Hukum hanyalah layanan konsultatif yang bersifat memberikan pandangan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam surat tersebut ditegaskan:
“Pendapat Hukum (Legal Opinion) merupakan produk layanan yang sifatnya tidak mengikat dan bersifat memberikan pandangan hukum semata. Oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menunda atau menghambat pelaksanaan putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.”
Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah final dan mengikat dengan alasan adanya pendapat hukum atau pertimbangan administratif lainnya.
Surat Kejagung Menjadi Bukti Hukum yang Tegas
Menanggapi surat tersebut, Robert Simangunsong menyatakan bahwa penegasan dari Kejaksaan Agung telah menutup seluruh ruang penafsiran yang selama ini dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan putusan.
Menurutnya, surat tersebut merupakan bukti hukum yang sangat jelas bahwa Pemerintah Kota Surabaya wajib segera menjalankan putusan
pengadilan dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Unicomindo Perdana.
“Kami menegaskan bahwa surat Kejaksaan Agung ini merupakan bukti hukum yang sah dan sangat jelas bahwa Pemerintah Kota Surabaya wajib melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan membayar kepada PT Unicomindo Perdana sebesar Rp104.241.354.128,00. Tidak ada lagi ruang untuk penafsiran lain. Pesannya sangat tegas: jangan menggunakan Pendapat Hukum untuk menghambat pelaksanaan putusan yang telah inkracht. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah hukum yang wajib dijalankan,” tegasnya
Robert menambahkan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan wujud nyata penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, dan konstitusi dalam negara hukum Indonesia.
Surat Kejaksaan Agung tersebut juga ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pelaksanaan prinsip bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali.
(red)
