Ekspor Sawit Melalui Danantara: Ulasan di Podcast EdShareOn yang Dipandu Eddy Wijaya – Regulasi Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Solusi Atasi Kerugian Negara Rp15.400 Triliun, Industri Sawit Siap Berkontribusi Penuh
GADA HUKUM – JAKARTA, 11 JUNI 2026 – Pemerintah meresmikan pengelolaan ekspor terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk tiga komoditas utama: batu bara, ferro alloy, dan minyak kelapa sawit. Langkah strategis ini diambil untuk menghentikan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama 34 tahun terakhir diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga Rp15.400 triliun. Kebijakan ini menjadi babak baru dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan nasional.
Menyikapi kebijakan besar ini, Podcast EdShareOn yang dipandu Eddy Wijaya mengundang pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk membahas secara mendalam dampak, peluang, serta tantangan yang akan dihadapi pelaku usaha. Diskusi ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan pandangan langsung dari industri yang menjadi tulang punggung ekonomi negara.
Dukung Tujuan Negara, Pastikan Kelancaran Operasional
Dalam pembukaan sesi yang dipandu Eddy Wijaya, disampaikan bahwa tujuan kebijakan ini sangat mulia, yaitu memastikan setiap tetes sawit Indonesia memberikan nilai tambah maksimal dan berkeadilan. Namun, industri sawit memiliki ekosistem yang luas, melibatkan jutaan petani dan ribuan perusahaan, sehingga perubahan sistem pengiriman ke luar negeri memerlukan penyesuaian yang matang.
“Kita sepakat kebocoran kekayaan alam harus dihentikan. Pertanyaannya kini: bagaimana merancang mekanisme agar penertiban ini tidak menghambat jalannya industri yang sudah berjalan puluhan tahun? Kecepatan, kepastian harga, dan kemudahan layanan adalah hal yang paling kami perhatikan,” ungkap perwakilan GAPKI dalam dialog tersebut.
Ia menambahkan, tantangan terbesar ada pada kemampuan sistem baru menampung volume ekspor yang sangat besar dan dinamis. Penetapan harga yang kaku atau prosedur yang berbelit dikhawatirkan justru melemahkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional yang sangat kompetitif.
Libatkan Pelaku Usaha Agar Aturan Tepat Sasaran
Poin paling utama yang disampaikan dalam diskusi di EdShareOn adalah permintaan agar penyusunan aturan turunan dan teknis operasional tidak dilakukan secara sepihak. Pengusaha meminta dilibatkan sejak awal, karena merekalah yang memahami seluk‑beluk pasar, alur perdagangan, dan kebutuhan teknis di lapangan.
“Kami ingin regulasi yang disusun berlandaskan masukan dan realitas industri. Bukan untuk mengatur kebijakan negara, melainkan agar aturan itu bisa dijalankan, efektif, dan tidak menimbulkan masalah baru. Kami mendukung penuh tujuan negara, tapi kami juga wajib menjaga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Keterlibatan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengawasan berjalan ketat dan transparan. Dengan berbagi data dan informasi, praktik‑praktik tidak sehat yang merugikan negara dapat diberantas sampai ke akarnya tanpa mengganggu arus perdagangan yang sah.
Sinergi Kunci Keberhasilan Tata Kelola Baru
Di akhir diskusi yang dipandu Eddy Wijaya tersebut, disepakati bahwa kebijakan satu pintu ini adalah langkah maju yang sangat positif bagi Indonesia. Kuncinya hanya satu: sinergi. Antara pemerintah, Danantara, dan pelaku industri harus berjalan beriringan, saling melengkapi, dan saling mendukung.
Pihak GAPKI kembali menegaskan kesiapan menjadi mitra strategis. Ia meyakini, jika aturan disusun dengan melibatkan semua pihak, maka tata kelola ekspor sawit lewat Danantara akan menjadi keberhasilan besar yang memberi manfaat sebesar‑besarnya bagi negara, pengusaha, dan seluruh masyarakat Indonesia.
“Mari kita bangun sistem baru yang lebih bersih, lebih kuat, dan lebih menguntungkan. Selama kita saling mendengar, saya yakin kebijakan ini akan menjadi tonggak kemajuan ekonomi bangsa,” pungkasnya.
Redaksi
