Menu MBG Balita dan Siswa SD Disamakan, Camat Bantargadung Soroti Efektivitas Penanganan Stunting.
GADA HUKUM.COM
Camat Bantargadung, Syarifuddin Rahmat, menyoroti pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya setelah menemukan menu yang diberikan kepada balita disamakan dengan menu untuk siswa Sekolah Dasar (SD). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dievaluasi agar program benar-benar berdampak pada percepatan penurunan angka stunting.
Syarifuddin menjelaskan, MBG merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden yang memiliki tiga tujuan utama, yakni pemenuhan gizi anak, penurunan stunting, dan pemberdayaan ekonomi. Karena itu, Pemerintah Kecamatan Bantargadung memfokuskan perhatian pada upaya penurunan stunting melalui berbagai intervensi, termasuk pelaksanaan MBG.
Ia mengungkapkan, meski program MBG, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari desa, serta intervensi Puskesmas terus berjalan, angka stunting di Bantargadung dinilai masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Menurutnya, salah satu temuan di lapangan adalah menu MBG untuk sasaran baduta usia 6 hingga 24 bulan masih disamakan dengan menu balita usia 25 hingga 60 bulan maupun siswa SD, padahal kebutuhan gizi setiap kelompok usia berbeda.
“Makanya kami melakukan rapat koordinasi dengan SPPG agar menu tersebut dibedakan sesuai kelompok usia. Ini menjadi salah satu persoalan yang harus diperbaiki,” ujar Syarifuddin.
Ia menambahkan, sebelumnya Kecamatan Bantargadung juga sempat mengusulkan penggunaan susu formula atau susu UHT tertentu bagi sasaran penanganan stunting. Namun, pelaksanaannya kemudian berubah mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia berharap pengelola SPPG dapat memiliki ruang penyesuaian dalam pelaksanaan program tanpa mengabaikan aturan yang berlaku, sehingga kebutuhan gizi sasaran stunting dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Syarifuddin bahkan berencana melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan jika diperlukan hingga kepada Presiden, dengan harapan Bantargadung dapat menjadi daerah percontohan (pilot project) dalam percepatan penanganan stunting.
Terkait efektivitas MBG, ia menilai program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan berat badan anak. Namun, peningkatan tinggi badan masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi gizi yang lebih tepat.
“Berat badan anak memang bertambah setiap bulan, datanya ada di kader Posyandu. Tetapi untuk tinggi badan, itu yang masih menjadi tantangan sehingga perlu intervensi melalui perbaikan menu MBG maupun pendampingan dari Puskesmas,” katanya.
Selain itu, ia menyebut perhatian juga diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui, terutama yang mengalami kurang nafsu makan, melalui pemberian vitamin dan tablet tambah darah sebagai bagian dari upaya mencegah lahirnya kasus stunting baru.
Ke depan, Pemerintah Kecamatan Bantargadung akan memperkuat koordinasi bersama Puskesmas, pemerintah desa, kader Posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Linmas untuk meningkatkan kehadiran masyarakat di Posyandu serta memastikan intervensi gizi berjalan optimal.
Syarifuddin menargetkan penurunan angka stunting di Bantargadung tidak hanya memenuhi target 5 persen pada tahun ini, tetapi dapat melampaui target tersebut melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Reporter : Rzl
Redaktur : Asep lodaya
